Bogor–GeRal: Guru Besar IPB University Prof. Didin S. Damanhuri mengemukakan sebuah gagasan tentang pembangunan ekonomi Indonesia yang bercorak kearifan lokal, yaitu “Nusantaranomics”.

Gagasan tersebut dikembangkan oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Prof. Didin S. Damanhuri. Intinya, Nusantaranomics merupakan sistem ekonomi-politik yang berlandaskan ekonomi lokal.

Nusantaranomics bersumber dari budaya yang sudah berkembang pada masyarakat Nusantara atau Indonesia sendiri.

“Nusantaranomics merupakan salah satu bentuk dari sistem ekonomi Pancasila yang menunjukkan kekuatan model kewirausahaan asli, khas masyarakat nusantara,” kata Prof. Didin dalam webinar “Nusantaranomics 1st Series: Model Ekonomi Indonesia Menuju Negara Maju 2045,” Jumat (30/7).

Rektor IPB University Prof. Arif Satria mengatakan, digitalisasi yang masif dewasa ini memerlukan pendekatan yang khas Indonesia.

Menurutnya, pendekatan ini berbeda dari yang lain berdasarkan konteks permasalahan masing-masing.

“Kita dihadapkan pada kesempatan dan tantangan yang besar. Kita memerlukan pluralisasi strategi pembangunan sesuai kondisi sosial ekonomi,” tegasnya.

Menurutnya, Nusantaranomics menghadirkan pendekatan mengenai pemikiran ekonomi yang cocok untuk bangsa Indonesia. Sebab faktanya, keberagaman strata masyarakat Indonesia masih belum dapat mengikuti irama perkembangan teknologi yang ada sekarang ini.

“Nusantaranomics mampu memformulasikan strategi pembangunan Indonesia,” ujarnya.

Dengan keberagaman sosial dan budaya yang luar biasa, ia berharap dengan konsep Nusantaranomics ini, Indonesia dapat mewujudkan  negara maju pada 2045.

Prof. Didin S. Damanhuri memaparkan, ekonomi Pancasila atau ekonomi berbasis konstitusi UUD 1945 lebih dekat dengan pendekatan Heterodox Model Jepang, seperti Long Term Planning.

Menurutnya, negara berkembang pada umumnya bersifat financial driven. Pelaku ekonomi Indonesia juga diisi oleh rent seekers.

“Di era reformasi, Indonesia mengalami politik yang transaksional. Kultur kita memiliki feodalisme yang negatif,” kata dia.

Padahal menurutnya, kemerdekaan ekonomi harus dicapai dengan struktur dan ekonomi nasional untuk mencapai bebas ekonomi politik yang bersifat oligarki.

Menurut guru besar Ilmu Ekonomi  IPB University itu, sistem politik ekonomi dan bisnis dapat menyejahterakan rakyat sebesar-besarnya apabila bersifat active state, dengan mekanisme pasar yang sehat serta pemerintahan yang inovatif.

“Dengan demikian, di struktur bawah ekonomi dan politik nasional, ‘Nusantaranomics’ atau ekonomi lokal bersifat kokoh dan teguh,” ujarnya.

Prof. Didin menekankan bahwa semua pemangku kepentingan harus mendorong orientasi pembangunan yang mensejahterakan rakyat sebesar-besarnya. Menurut Pendiri Institute for Development of Economics and Finance ini, pembangunan nasional yang berkeadilan dan desentralistik seharusnya mampu mempresentasikan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. (red)

Avatar

By admin

GeRal (https://geraijenderal.id) merupakan platform berbagi informasi positif, Independen tentang ketahanan pangan dan berita inspirasi informasi Bisnis & UMKM se-Indonesia dengan bermacam potensi yang dimiliki.

Tinggalkan Balasan

Lagi Hangat Selamat Hari Bakti TNI AU Ke-74 Qoutes of day