Maluku – GeRal.Pertemuan Komandan Lanud Pattimura Kolonel Pnb Andreas A. Dhewo, M.Sc., M.Si (Han) dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Dr. Undang Mugopal, S.H., M.Hum., untuk menandatangani kesepakatan bersama tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Proses penandatanganan kesepakatan bersama ini dilaksanakan di ruang kerja Kajati Maluku. Dihadiri oleh Wakajati Maluku, Para Asisten Kejati Maluku, JPN, Kajari Ambon, pihak ATR/BPN wilayah Maluku, pihak BPN Kota Ambon, pihak Bandara Pattimura Angkasa Pura I, dan DPPU Bandara Pattimura serta tim aset Lanud Pattimura. (Selasa, 16-11-2021)
Pokok kesepakatan dari MoU tersebut adalah Lanud Pattimura akan menyerahkan penanganan permasalahan hukum Perdata atau Tata Usaha Negara kepada Jaksa Pengacara Negara dari Kejati Maluku untuk penyelesaian selanjutnya. Pelaksanaan penandatangan MoU berlangsung dengan suasana yang penuh kehangatan dan keakraban antara Lanud Pattimura dengan Kejaksaan Tinggi Maluku.
Sesaat setelah selesai penandatangan MoU Danlanud Pattimura menjelaskan kepada awak media yang menyaksikan secara langsung proses penandatanganan MoU diruang kerja Kajati Maluku, “Penandatanganan MoU ini pada prinsipnya adalah untuk mengantisipasi apapun hal-hal yang terkait dengan pengamanan aset milik negara. Dalam hal ini pengamanan aset tanah-tanah yang dikuasakan Pemerintah Republik Indonesia kepada TNI Angkatan Udara (Lanud Pattimura) yang ada di beberapa tempat, yang salah satunya berada di Ambon (Mako Lanud Pattimura), ada di Liang, di Namlea (Pulau Buru), di Amahai (Pulau Seram) dan satu lagi di Moa (Maluku Barat Daya)” ujar Danlanud Pattimura.

Lebih lanjut Kolonel Pnb Andreas A. Dhewo, M.Sc., M.Si (Han), menambahkan, “Terkait permasalah aset di wilayah Desa Tawiri (Kampung Pisang dan Wailawa) dulu ditempati oleh para purnawirawan ataupun PNS TNI AU. Terjadi kesimpangsiuran di lapangan, yang dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang masuk dalam area milik Lanud Pattimura (209,25 Ha) yang sebagian ada di area Kampung Pisang dan sebagian ada di Wailawa. Oleh karena itu kita menggandeng Bapak Kajati beserta jajarannya untuk menangani permasalahan tersebut. Kita tidak akan mencampuri, kita tidak akan mengambil tanah yang diluar sertifikat 209,25 Ha. Beberapa oknum dengan kepentingan pribadi masing-masing mencoba memberikan informasi yang salah, bahwa TNI AU (Lanud Pattimura) akan menggusur semua area di daerah Tawiri sebanyak 250 KK, padahal yang masuk di tempat kita itu hanya 44 KK saja (di Kampung Pisang 22 KK dan di Kampung Wailawa 22 KK). Dan dulu mereka merupakan purnawirawan TNI AU ataupun PNS TNI AU. Sehingga dengan adanya kesempatan ini kita juga memberikan informasi, jangan sampai masyarakat ini “dibodohi” oleh oknum-oknum demi kepentingan pribadi mereka,” pungkas Danlanud Pattimura yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dari Kajati Maluku.
Dalam kesempatan tersebut Kajati Maluku menjelaskan bahwa “Seperti kami informasikan bahwa kejaksaan tinggi itu disamping melaksanakan tugas dan fungsi penuntutan dan penyelidikan tindak pidana korupsi, ada juga tugas dan kewenangan yang diberikan UU yaitu menjadi kuasa dari pemerintah atau kepada pemerintah dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah bidang keperdataan dan tata usaha negara, jadi fungsinya adalah sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN)”.
Kajati Maluku menambahkan, “Barusan sudah ditandatangani MoU dengan Danlanud Pattimura untuk kedepannya mengantisipasi kalau ada permasalahan-permasalahan hukum kami dari Kejati Maluku siap untuk mewakili Danlanud Pattimura baik di litigasi maupun non litigasi terkait dengan masalah keperdataan maupun tata usaha negara,” tutup Kajati Maluku.
Acara pendatanganan MoU disertai dengan pemberian cinderamata dari Komandan Lanud Pattimura kepada Kejati Maluku maupun sebaliknya dan dilanjutkan dengan foto bersama.(Dispenau)

Avatar

By admin

GeRal (https://geraijenderal.id) merupakan platform berbagi informasi positif, Independen tentang ketahanan pangan dan berita inspirasi informasi Bisnis & UMKM se-Indonesia dengan bermacam potensi yang dimiliki.

Tinggalkan Balasan